Lapas Purwokerto Ikuti Pemusnahan Arsip Fisik dan Sosialisasi Permenkumham No. 14 Tahun 2024

SEMARANG – Lapas Purwokerto Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah mengikuti kegiatan Pemusnahan Fisik Arsip dan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas, Senin (14/10/2024).

Kegiatan yang berpusat di Aula Krishna Basudewa Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh jajaran Kemenkumham terkait tata cara pengelolaan arsip serta implementasi tata naskah dinas yang sesuai dengan aturan terbaru.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Lantik Sejumlah Pejabat Negara

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Anton Wardana dalam sambutannya, menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas disetiap unit kerja.

Baca juga: Hendri Kampai: Bangkitkan Semangat Pahlawan, Bela Negara Lewat Pilihan di Keranjang Belanja Kita!

Ia berharap, dengan pemusnahan arsip yang sudah tidak relevan serta pemahaman yang baik terhadap tata naskah dinas, seluruh jajaran Kemenkumham dapat semakin profesional dan terstruktur dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

"Tertib administrasi adalah pondasi dalam menjalankan tugas pemerintahan yang baik. Dengan tata naskah dinas yang teratur, kita akan mampu memastikan kelancaran komunikasi dan dokumentasi di seluruh unit kerja, ” kata Anton.

Baca juga: Hendri Kampai: Selamat Hari Pahlawan 10 November 2024

“Pemusnahan arsip fisik juga perlu dilakukan secara sistematis dan tepat, agar kita tidak hanya menjaga efisiensi ruang dan sumber daya, tetapi juga menghindari risiko kebocoran informasi yang bersifat rahasia, " ungkapnya.

Baca juga: Sampaikan Amanat Menpora, Karutan Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Diharapkan, dengan adanya pemusnahan arsip fisik, efisiensi kerja dapat ditingkatkan, sementara sosialisasi Permenkumham No. 14 Tahun 2024 membantu tercapainya tertib administrasi di seluruh unit kerja.

(Humas Lapas Purwokerto)

Baca juga: Perhatikan Nasib WBP Setelah Bebas, Kalapas Semarang Tingkatkan Pembinaan Kemandirian dengan Stakeholder